•TEMPO, 24 Agustus 1991
Anak-cucu Kyai Modjo -- panglima Perang Diponegoro -- bertahan sebagai orang Jawa dan santri di tengah mayoritas orang Minahasa yang Kristen. Tak ada konflik sosial karena beda suku. KAMPUNG JAWA TONDANO: RELIGION AND CULTURAL IDENTITY Penulis: Tim G. Babcock Penerbit: Gadjah Mada University Press, 1989, 328 halaman NEGARA yang tak punya masalah suku bangsa atau etnis mungkin bisa dihitung dengan jari. Namun, berbagai penelitian antropologis membuktikan bahwa "perbedaan" identitas suku bangsa sendiri sama sekali bukan pencetus konflik. Ini antara lain dibuktikan Tim G. Babcock dalam bukunya Kampung Jawa Tondano, Religion and Cultural Identity (KJT). Penelitian tentang KJT di Minahasa itu sendiri dilakukan pada 1974 sampai 1975, dan dirumuskan dalam sebuah disertasi pada 1981 di Universitas Cornell, Wisconsin, Amerika Serikat. Orang KJT, dalam penelitian itu, merupakan minoritas yang unik di Indonesia. Sebagai orang Jawa, ia minoritas di daerah itu. Tapi secara nasional ia mayoritas. Orang KJT tinggal di sebuah kampung kecil dekat Kota Tondano, Sulawesi Utara, yang didominasi orang Minahasa yang beragama Kristen. Warga KJT menjalankan syariat Islam dan tak melepaskan adat Jawa yang mereka peroleh dari nenek moyang, Kyai Modjo -- salah satu panglima Pangeran Diponegoro -- dan para pengikutnya. Sejarah mereka memang menarik. Babcock secara tepat mengaitkan sejarah kehidupan orang KJT dengan kegiatan keagamaan mereka. Babcock, seperti juga Clifford Geertz, menunjukkan pentingnya aspek kehidupan itu. Orang KJT punya status ekonomi yang cukup tinggi, sebagai pihak yang dibutuhkan jasa dan karyanya. Gaya hidup mereka sangat dinamis, selalu ada kegiatan yang cukup besar dan berani. Berbeda dengan para "santri" Jawa, orang KJT sangat tradisionalis. Praktek keagamaan mereka, seperti upacara peralihan, upacara tahunan, dan upacara penyembuhan/perlindungan, mengandung unsur-unsur heterodoks dan bersifat sinkretis. Lalu, mengapa orang KJT tak mengambil sikap reformis yang secara logis lebih cocok dengan gaya hidup mereka? Jawaban pertanyaan inilah yang ditemukan Babcock dalam sejarah hidup mereka. Selama lebih dari satu abad, sejak masa pembuangan Kyai Modjo pada 1830 sampai 1974/75, penduduk KJT bergaul baik dengan para tetangga dan melakukan asimilasi. Bentuk rumah bergaya Minahasa. Bahkan mereka beramalgamasi (bercampur), yang mulanya tak aneh karena para pengikut Kyai Modjo semuanya pria. Namun, ada satu hal yang tak berubah, yakni agamanya. Dalam lingkungan orang Kristen, mereka tetap Islam dan menjadi Islam tradisional yang "santri". Babcock membuktikan hal ini dengan menggunakan model " santri-abangan-priayi". Beda dengan penelitian Clifford Geertz di Jawa, yang menilai ketiga varian agama itu sebagai sistem sosial yang utuh, Babcock tak menemukannya di lingkungan KJT. Tak ada yang namanya "abangan" dan "priayi" di kalangan pengikut Kyai Modjo di sana. la menyimpulkan bahwa "santri" punya arti lain di KJT. Varian itu bukan cuma atribut, tapi sudah menjadi identitas suku itu. Namun, perlu dipertanyakan, apakah orang KJT itu orang Islam Jawa atau orang Jawa yang Islam. "Ke-Jawa-an" sering mereka tinggalkan sebagai atribut suku bangsa, terutama dalam hubungan dengan orang Minahasa. Tapi apakah hal itu berarti bahwa "santri" telah menggantikan identitas suku bangsa Jawa secara total? Identitas suku bangsa akan muncul bila terjadi interaksi dengan suku bangsa lain. Sayang, Babcock tak menjelaskan interaksi ini lebih mendalam. Sehingga kita tak puas dengan pernyataannya tentang penggantian identitas suku bangsa dari orang Jawa menjadi orang muslim. Bila identitas suku bangsa orang KJT telah berganti menjadi orang Muslim, maka dalam setiap situasi interaksi antarsuku bangsa seharusnya didefinisikan sebagai hubungan antarumat agama. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Mereka sering mengundang orang-orang dari suku bangsa lain dalam kegiatan agama. Mereka menonjolkan kesamaan agamanya. Namun, suku lain itu toh tak bisa menjadi Jawa atau sama dengan orang KJT. Interaksi antarsuku bangsa terjadi dalam situasi-situasi tertentu. Situasi sosial yang terjadi di pasar, atau kegiatan ekonomi lainnya, sering dipergunakan sebagai wadah interaksi antarsuku bangsa di Indonesia. Dalam situasi-situasi ini dapat "dimanipulasi" secara politik, sehingga hal itu diatur oleh struktur sosial yang lebih besar. Orang KJT, misalnya, dapat mendefinisikan situasi sosial jual-beli sebagai hubungan antara dua umat agama. Untuk itu, mereka memakai struktur sosial negara Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian Babcock ini amat menarik. Ia menjelaskan bagaimana sebuah minoritas berusaha mempertahankan perbedaan suku bangsa yang menguntungkan bagi mereka dengan cara memanipulasi identitas dirinya pada situasi-situasi sosial dalam berbagai kesempatan. Sayang, Babcock melangkah terlalu jauh dengan kesimpulannya yang membingungkan itu. Terlepas dari kritik tersebut, peneliti Kanada ini, selain mendalami orang KJT dan pembangunan di Indonesia, juga mempelajari Cina. Ia membuktikan dengan jelas bahwa konflik antarsuku bangsa bukanlah bersumber dari perbedaan identitas. Orang Minahasa pun pernah konflik dengan KJT. Tapi penyebabnya bukanlah ke-lslam-an atau ke-Jawa-an. Ruddy Agusyanto* * Antropolog, pengajar antropologi FISIP-UI
Sabtu, 15 Mei 2010
Jumat, 26 Februari 2010
Oposisi dalam Selimut Koalisi
Oleh: Ruddy Agusyanto
Sinar Harapan, 24 Feb 2010
Setelah menang mutlak dalam pemilihan presiden (pilpres), se¬harusnya SBY-Boe¬diono percaya diri bahwa suara atau dukungan yang diperolehnya dari rakyat adalah legitimate.
Dengan de¬mikian, tidak seharusnya pula SBY-Boediono mencoba me¬rangkul partai-partai politik yang tidak masuk menjadi anggota koalisinya (oposisi) hanya demi (lebih) menguatkan koalisi yang sudah ada agar menjadi “sempurna”.
Apa yang terjadi? Sejak pelantikan kabinet hingga 100 hari hingga hari ini, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah pimpinan SBY-Boediono sepertinya tiada hari tanpa guncangan politik–mulai dari kasus KPK vs Kepolisian dan Kejaksaan, Bank Century, hingga isu impeachment.
Padahal, jika dilihat dari koalisi politik yang dibangun SBY-Boediono, hampir tidak menyisakan ruang bagi oposisi. Lalu, selama sejarah sejak berdirinya negara Indonesia, koalisi yang dibangun oleh pemerintah, koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah yang terlengkap mendapat dukungan dari berbagai parpol yang ada. Akan tetapi, mengapa pula koalisi yang tanpa cela ini justru merupakan pemerintahan yang paling “labil” selama ini?
Hal ini mengingatkan saya pada konsep masyarakat majemuk yang dicetuskan oleh Furnival (1944). Dia menggambarkan masyarakat Indonesia saat itu terdiri dari kelompok-kelompok suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda–saling bertemu di pasar. Di luar arena pasar, masing-masing hidup dalam komunitasnya masing-masing.
Pertemuan/interaksi di pasar adalah murni berdasar¬kan kepentingan yang relatif konkret seperti mendapatkan barang (jual-beli). Setelah kepentingan masing-masing diperoleh, interaksi atau hu-bungan sosial yang ada juga selesai sampai di situ. Artinya, jaringan hubungan sosial yang terbentuk ini adalah berdasar¬kan atau diatur oleh kepenti¬ngan para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia saat itu hanya ada di “pasar”. Masing-masing kelompok suku bangsa tidak terintegrasi dalam “ma¬syarakat Indonesia”.
Dalam paradigma jaringan sosial, interaksi dan hubungan sosial yang terjadi “di pasar” tersebut dinamakan “jaringan kepentingan”. Jaringan tipe ini terbentuk atas dasar hubu¬ngan-hubungan sosial yang ber¬makna pada “tujuan-tu¬juan” tertentu yang ingin dicapai para pelaku yang terlibat di dalamnya. Bila tujuan-tujuan tersebut sifatnya spesifik dan konkret—seperti memperoleh barang, pelayanan, pekerjaan dan sejenisnya—setelah tu¬juan-tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan-hubungan tersebut tidak berkelanjutan.
Oleh karena itu, struktur sosial yang terbentuk relatif labil dan sarat dengan ruang kosong untuk saling memanipulasi antara para pihak yang terlibat di dalam jaringan yang bersangkutan. Kita melihat banyak kemungkinan si pelaku di dalam jaringan tersebut me¬manipulasi hubungan-hubu-ngan sosial yang dimilikinya atau saling memanipulasi guna mencapai tujuan-tujuannya.
Belum Ideologis
Demikian halnya dengan koalisi yang dibangun pemerintahan SBY-Boediono saat ini. Hal ini (struktur sosial) diper¬kuat oleh kenyataan bahwa parpol yang ada di Indonesia belum merupakan parpol yang bersifat ideologis. Oleh karena itu pula, seorang anggota parpol tertentu bisa mengatakan bahwa “Lho, yang berkoalisi kan parpol kami dengan SBY-Boediono, bukan dengan Partai Demokrat di mana SBY sebagai anggota dan pelindung Partai Demokrat?”
Masing-masing parpol ang¬gota koalisi tidak terintegrasi satu sama lain dalam koalisi yang dibentuk, SBY-Boediono dan Partai Demokratnya tak mampu mengintegrasikannya. Mereka berjalan dengan agenda parpolnya masing-masing. Kenyataannya, anggota parpol koalisi tidak bisa diatur se¬penuhnya oleh koordinator koalisi, yaitu Partai Demokrat.
Parpol anggota koalisi bah¬kan berani secara terang-terangan merasa tak ada kaitannya antara sikap kritisnya dengan koalisi di kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat sebagai parpol pemimpin koalisi tidak bisa mengendalikan parpol-parpol anggota koalisinya, yang juga menunjukkan bahwa koalisi yang dibentuk tidak terintegrasi, seperti konsep ma¬sya¬rakat majemuknya Furnival.
Selain itu, dirangkulnya par¬pol-parpol oposisi dan lawan-lawan politiknya bertujuan untuk masuk dalam koalisi “susulan” demi menyempurnakan kekuatan atau kesolidan pemerintahan yang dipimpinnya–dengan asumsi bahwa akan bisa meminimalkan “gang¬¬¬guan” jalannya proses ke-pemimpinannya selama lima tahun.
Dengan masuknya lawan politik dan parpol oposisi ke dalam koalisi pemerintahan, tentu saja hal ini membuat sia¬pa oposisi atau koalisi—lawan atau kawan—menjadi “kabur” batas-batasnya. Ibarat me¬ngundang “musuh” masuk ke dalam “rumah”, yang akhirnya menjadikan tuan rumah mempunyai ”musuh dalam se¬limut”.
Akibatnya, sulit bagi SBY-Boediono dan Partai Demokrat untuk mengidentifikasi apakah tindakan atau langkah-lang¬kah yang diambil oleh seluruh anggota koalisi yang dibentuknya, mendukung pemerintahannya atau tidak. Ini membutuhkan energi yang relatif besar, karena sulit membeda¬kan mana yang dukungan dan mana yang oposisi seperti yang diungkapkan oleh Sekjen Par¬tai Demokrat, “…sebagai ba¬gian dari koalisi seharusnya partai-partai memiliki etika dalam berkoalisi. Apabila ada serangan politik, hal itu se¬harusnya hanya datang dari partai oposisi.”
Tidak hanya itu, bahkan tindakan dan sikap oposisi ini bisa memengaruhi sikap ang¬gota-anggota koalisi yang lain, karena dalam sebuah jaringan sosial terjadi saling sosialisasi di antara para anggota ja¬ringan. Sebaliknya, tindakan “tuan rumah” juga akan mudah terbaca oleh “oposisi” yang sudah berada dalam koalisi. Artinya, koalisi ini menjadi semakin rapuh.
Kualitas Hubungan
Semua sikap dan tindakan para anggota koalisi selalu punya jawaban bahwa sikap dan tindakan yang mereka am¬bil adalah untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Misalnya, dalam kasus Bank Century, dengan statement bahwa, “Kami justru mendukung kebijakan pemerintah SBY-Boediono yang menca¬nangkan pemerintahan bersih atau antikorupsi”. Meski di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu di mana mereka sebenarnya bertindak sebagai oposisi—terlindungi dengan bungkus “mendukung pemerintahan antikorupsi.” Tindakan sebagai oposisi bisa terlindungi karena para oposan ini sudah berada dalam selimut koalisi.
Koalisi tidak cukup hanya mengandalkan ikatan pertu¬karan kepentingan semata. Semakin spesifik dan konkret pertukaran kepentingan yang dibangun, struktur sosial (ikatan koalisi) terbentuk juga semakin labil. Koalisi perlu membangun hubungan-hubu¬ngan dengan muatan power dan sentiment (emosi) untuk mengintegrasikan anggota-ang¬gota koalisinya. Sebab, ke-teraturan dalam kehidupan sosial manusia—tindakan, si¬kap dan perilaku, baik di dalam situasi yang terstruktur mau¬pun yang tidak—sebenarnya tergantung pada kualitas hu¬bungan-hubungan sosial yang mengikat para pihak terkait.
Hubungan-hubungan so¬sial yang dibangun seharusnya adalah hubungan yang dekat dan menyatu sehingga lahir saling kontrol yang relatif kuat antaranggota dalam koalisi. Ini akan memudahkan lahirnya nilai-nilai dan norma-norma yang mengembangkan kontinuitas pola-pola jaringan hu-bungan yang relatif stabil, se¬hingga menghasilkan rasa solidaritas. Koalisi memerlukan kualitas hubungan sosial untuk memelihara ikatan-ikatan so¬sial yang dibangunnya.
Penulis dari Pusat Analisis Jaringan Sosial dan Institut Antropologi Indonesia, Pengajar PTIK dan Pengajar Luar Biasa Antropologi FISIP UI.
Sinar Harapan, 24 Feb 2010
Setelah menang mutlak dalam pemilihan presiden (pilpres), se¬harusnya SBY-Boe¬diono percaya diri bahwa suara atau dukungan yang diperolehnya dari rakyat adalah legitimate.
Dengan de¬mikian, tidak seharusnya pula SBY-Boediono mencoba me¬rangkul partai-partai politik yang tidak masuk menjadi anggota koalisinya (oposisi) hanya demi (lebih) menguatkan koalisi yang sudah ada agar menjadi “sempurna”.
Apa yang terjadi? Sejak pelantikan kabinet hingga 100 hari hingga hari ini, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah pimpinan SBY-Boediono sepertinya tiada hari tanpa guncangan politik–mulai dari kasus KPK vs Kepolisian dan Kejaksaan, Bank Century, hingga isu impeachment.
Padahal, jika dilihat dari koalisi politik yang dibangun SBY-Boediono, hampir tidak menyisakan ruang bagi oposisi. Lalu, selama sejarah sejak berdirinya negara Indonesia, koalisi yang dibangun oleh pemerintah, koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah yang terlengkap mendapat dukungan dari berbagai parpol yang ada. Akan tetapi, mengapa pula koalisi yang tanpa cela ini justru merupakan pemerintahan yang paling “labil” selama ini?
Hal ini mengingatkan saya pada konsep masyarakat majemuk yang dicetuskan oleh Furnival (1944). Dia menggambarkan masyarakat Indonesia saat itu terdiri dari kelompok-kelompok suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda–saling bertemu di pasar. Di luar arena pasar, masing-masing hidup dalam komunitasnya masing-masing.
Pertemuan/interaksi di pasar adalah murni berdasar¬kan kepentingan yang relatif konkret seperti mendapatkan barang (jual-beli). Setelah kepentingan masing-masing diperoleh, interaksi atau hu-bungan sosial yang ada juga selesai sampai di situ. Artinya, jaringan hubungan sosial yang terbentuk ini adalah berdasar¬kan atau diatur oleh kepenti¬ngan para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia saat itu hanya ada di “pasar”. Masing-masing kelompok suku bangsa tidak terintegrasi dalam “ma¬syarakat Indonesia”.
Dalam paradigma jaringan sosial, interaksi dan hubungan sosial yang terjadi “di pasar” tersebut dinamakan “jaringan kepentingan”. Jaringan tipe ini terbentuk atas dasar hubu¬ngan-hubungan sosial yang ber¬makna pada “tujuan-tu¬juan” tertentu yang ingin dicapai para pelaku yang terlibat di dalamnya. Bila tujuan-tujuan tersebut sifatnya spesifik dan konkret—seperti memperoleh barang, pelayanan, pekerjaan dan sejenisnya—setelah tu¬juan-tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan-hubungan tersebut tidak berkelanjutan.
Oleh karena itu, struktur sosial yang terbentuk relatif labil dan sarat dengan ruang kosong untuk saling memanipulasi antara para pihak yang terlibat di dalam jaringan yang bersangkutan. Kita melihat banyak kemungkinan si pelaku di dalam jaringan tersebut me¬manipulasi hubungan-hubu-ngan sosial yang dimilikinya atau saling memanipulasi guna mencapai tujuan-tujuannya.
Belum Ideologis
Demikian halnya dengan koalisi yang dibangun pemerintahan SBY-Boediono saat ini. Hal ini (struktur sosial) diper¬kuat oleh kenyataan bahwa parpol yang ada di Indonesia belum merupakan parpol yang bersifat ideologis. Oleh karena itu pula, seorang anggota parpol tertentu bisa mengatakan bahwa “Lho, yang berkoalisi kan parpol kami dengan SBY-Boediono, bukan dengan Partai Demokrat di mana SBY sebagai anggota dan pelindung Partai Demokrat?”
Masing-masing parpol ang¬gota koalisi tidak terintegrasi satu sama lain dalam koalisi yang dibentuk, SBY-Boediono dan Partai Demokratnya tak mampu mengintegrasikannya. Mereka berjalan dengan agenda parpolnya masing-masing. Kenyataannya, anggota parpol koalisi tidak bisa diatur se¬penuhnya oleh koordinator koalisi, yaitu Partai Demokrat.
Parpol anggota koalisi bah¬kan berani secara terang-terangan merasa tak ada kaitannya antara sikap kritisnya dengan koalisi di kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat sebagai parpol pemimpin koalisi tidak bisa mengendalikan parpol-parpol anggota koalisinya, yang juga menunjukkan bahwa koalisi yang dibentuk tidak terintegrasi, seperti konsep ma¬sya¬rakat majemuknya Furnival.
Selain itu, dirangkulnya par¬pol-parpol oposisi dan lawan-lawan politiknya bertujuan untuk masuk dalam koalisi “susulan” demi menyempurnakan kekuatan atau kesolidan pemerintahan yang dipimpinnya–dengan asumsi bahwa akan bisa meminimalkan “gang¬¬¬guan” jalannya proses ke-pemimpinannya selama lima tahun.
Dengan masuknya lawan politik dan parpol oposisi ke dalam koalisi pemerintahan, tentu saja hal ini membuat sia¬pa oposisi atau koalisi—lawan atau kawan—menjadi “kabur” batas-batasnya. Ibarat me¬ngundang “musuh” masuk ke dalam “rumah”, yang akhirnya menjadikan tuan rumah mempunyai ”musuh dalam se¬limut”.
Akibatnya, sulit bagi SBY-Boediono dan Partai Demokrat untuk mengidentifikasi apakah tindakan atau langkah-lang¬kah yang diambil oleh seluruh anggota koalisi yang dibentuknya, mendukung pemerintahannya atau tidak. Ini membutuhkan energi yang relatif besar, karena sulit membeda¬kan mana yang dukungan dan mana yang oposisi seperti yang diungkapkan oleh Sekjen Par¬tai Demokrat, “…sebagai ba¬gian dari koalisi seharusnya partai-partai memiliki etika dalam berkoalisi. Apabila ada serangan politik, hal itu se¬harusnya hanya datang dari partai oposisi.”
Tidak hanya itu, bahkan tindakan dan sikap oposisi ini bisa memengaruhi sikap ang¬gota-anggota koalisi yang lain, karena dalam sebuah jaringan sosial terjadi saling sosialisasi di antara para anggota ja¬ringan. Sebaliknya, tindakan “tuan rumah” juga akan mudah terbaca oleh “oposisi” yang sudah berada dalam koalisi. Artinya, koalisi ini menjadi semakin rapuh.
Kualitas Hubungan
Semua sikap dan tindakan para anggota koalisi selalu punya jawaban bahwa sikap dan tindakan yang mereka am¬bil adalah untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Misalnya, dalam kasus Bank Century, dengan statement bahwa, “Kami justru mendukung kebijakan pemerintah SBY-Boediono yang menca¬nangkan pemerintahan bersih atau antikorupsi”. Meski di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu di mana mereka sebenarnya bertindak sebagai oposisi—terlindungi dengan bungkus “mendukung pemerintahan antikorupsi.” Tindakan sebagai oposisi bisa terlindungi karena para oposan ini sudah berada dalam selimut koalisi.
Koalisi tidak cukup hanya mengandalkan ikatan pertu¬karan kepentingan semata. Semakin spesifik dan konkret pertukaran kepentingan yang dibangun, struktur sosial (ikatan koalisi) terbentuk juga semakin labil. Koalisi perlu membangun hubungan-hubu¬ngan dengan muatan power dan sentiment (emosi) untuk mengintegrasikan anggota-ang¬gota koalisinya. Sebab, ke-teraturan dalam kehidupan sosial manusia—tindakan, si¬kap dan perilaku, baik di dalam situasi yang terstruktur mau¬pun yang tidak—sebenarnya tergantung pada kualitas hu¬bungan-hubungan sosial yang mengikat para pihak terkait.
Hubungan-hubungan so¬sial yang dibangun seharusnya adalah hubungan yang dekat dan menyatu sehingga lahir saling kontrol yang relatif kuat antaranggota dalam koalisi. Ini akan memudahkan lahirnya nilai-nilai dan norma-norma yang mengembangkan kontinuitas pola-pola jaringan hu-bungan yang relatif stabil, se¬hingga menghasilkan rasa solidaritas. Koalisi memerlukan kualitas hubungan sosial untuk memelihara ikatan-ikatan so¬sial yang dibangunnya.
Penulis dari Pusat Analisis Jaringan Sosial dan Institut Antropologi Indonesia, Pengajar PTIK dan Pengajar Luar Biasa Antropologi FISIP UI.
Sabtu, 05 September 2009
JARINGAN TERORIS
Jumat, 04 September 2009 13:41
SINAR HARAPAN
Jaringan Sosial Teroris
OLEH: RUDDY AGUSYANTO
Aksi teror bom semakin menggelisahkan banyak orang, tak hanya di Indonesia tetapi juga dunia.
Aksi teror mereka hampir bisa dibilang selalu berhasil – dalam arti mengeksekusi target-target peledakan bom yang mereka inginkan. Sepertinya kapan saja mereka inginkan dan mana saja yang akan dijadikan target selalu berhasil mereka eksekusi. Mengapa mereka sedemikian hebat dan mengapa pula satuan antiteror banyak negara sulit mendeteksi atau melacak gerakan mereka agar bisa men-cegah aksi-aksi peledakan bom mereka.
Dalam kasus teror bom di Indonesia, teror adalah sebuah taktik yang efektif bagi pihak yang lebih lemah untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dalam sebuah konflik – baik dari segi finansial, peralatan, jumlah anggota dan seterusnya – meski dalam kasus lain bisa tidak demikian. Oleh karena itu, peperangan tidak terjadi secara terang-terangan dalam arti berhadap-hadapan, melainkan secara “gerilya”. Oleh karena itu pula seorang teroris akan berperilaku dan beratribut normal selayaknya warga pada umumnya. Dia akan ketahuan sebagai teroris ketika melaksanakan (eksekusi) misinya.
Jadi, tidaklah mengherankan jikalau teman, sahabat, keluarga seorang teroris akan terkejut karena tidak ditemui tanda-tanda yang mencurigakan sebelumnya. Dalam hal ini, atribut tidak bisa dijadikan patokan untuk mendeteksi pelaku teror – karena mereka tampak normal (cenderung menghindari “munculnya perbedaan”). Oleh karena itu pula mereka hampir selalu berhasil mengeksekusi target terornya (pengeboman). Mereka akan bisa dilacak setelah mengeksekusi misinya – karena baru bisa diketahui atributnya.
Produk dari aksinya adalah teror seperti ketakutan, perusakan dan intimidasi secara massal. Targetnya bisa random atau selektif. Target random untuk target yang mempunyai peluang yang mudah dieksekusi. Sedangkan target selektif, biasanya yang merupakan representasi simbolik dari pihak lawan atau representasi dari “tuntutan” yang jadi tujuan perjuangan terorisme. Maka, target bom bunuh diri tidak selalu mencerminkan target utama dari perjuangan terorisme. Pesan yang ingin disampaikan, baik melalui target random ataupun selektif, adalah yang mampu menghasilkan publisitas besar. Di sini pula, tanpa disadari media massa ikut ambil bagian. Selain bertujuan menyampaikan pesan untuk “lawan” (agar memenuhi “tuntutan”-nya), bagi jaringan teroris sendiri adalah untuk memelihara semangat “perjuangan” dan solidaritas sosial di antara mereka.
Lingkungan Sosial Seideologi
Dalam menjalankan semua misinya dan demi keselamatan perjuangan mereka, perspektif jaringan sosiallah yang tepat untuk menjalankan semua operasinya – mulai dari finansial, persiapan peralatan hingga perekrutan para eksekutor (peledak bom bunuh diri). Rahasia utama dari prinsip jaringan adalah manusia biasanya hanya peduli dan tahu pasti kepada siapa dia berhubungan langsung (alter), tetapi tidak peduli dengan siapa saja para alternya membina hubungan sosial. Oleh karena itu, dalam sebuah jaringan sosial, meskipun mereka saling berhubungan satu sama lain (hubungan tak langsung melalui para alternya) sering kali tidak mengenal satu sama lain dan belum tentu mereka merasa (secara sadar) sebagai anggota dari jaringan sosial yang sama. Ini pula sistem yang digunakan untuk merekrut para eksekutor peledakan bom bunuh diri dan para perantara.
Orang-orang yang direkrut sebagai eksekutor dan perantara tidak termasuk atau bukan anggota jaringan sosial teroris. Oleh karena itu, merekalah yang paling mudah dideteksi atau dilacak. Mereka tidak mengenal para anggota jaringan teroris sesungguhnya. Prinsip jaringan inilah yang menyelamatkan mereka dari pelacakan “lawan” (satuan antiteror), baik dari sisi keanggotaannya maupun rencana-rencana aksi teror mereka.
Jaringan sosial juga berguna untuk menyebarkan “ideologi perjuangan” mereka. Semakin lama semakin banyak warga (aktor) yang tanpa sadar telah mengadopsi “ideologi perjuangan” mereka sehingga semakin berhasil pula mereka membentuk lingkungan sosial yang se-”ideologi”. Jaringan telah mengubah aktor-aktor (dalam artian mengadopsi kebiasaan atau mengembangkan sebuah sikap) - seperti formasi sikap sosial, pengaruh sosial, serta peluang - homogenitas dalam sikap, keyakinan dan praktik-praktiknya. Hal ini memudahkan aktivitas perjuangan, selain juga sebagai “tempat” persembunyian yang aman – karena lingkungan sosial yang seideologi tentu akan menjaga dan memelihara mereka. Oleh karena itu, mereka sangat sulit ditemukan.
Berikutnya adalah akses, yaitu akses informasi untuk menentukan target-target dari aksi teror bom bunuh diri (melalui perantara-perantara yang diciptakannya), seperti informasi tentang aktivitas apa yang akan dilakukan oleh para pejabat dari pihak musuh, siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut, di mana dan kapan aktivitas tersebut dilaksanakan. Mereka sudah menyebarkan “aktor-aktor perantara” ke dalam berbagai lingkungan sosial (melalui penularan ideologi perjuangan dan pembentukan lingkungan sosial). Setelah mereka dapatkan dan ditentukan targetnya maka selanjutnya tinggal merekrut para eksekutor untuk mengeksekusinya.
Indonesia Tempat yang Aman
Di Indonesia sudah terbentuk lingkungan sosial seideologi karena penularan sosial telah berjalan mulus dalam kurun waktu yang panjang. Oleh karena itu, mereka juga telah memiliki modal struktural dan akses power sebab dalam konsep jaringan, seorang aktor (jaringan teroris) mampu meraih kesuksesan (apa yang diinginkan) karena ia dapat mengakses sumber daya yang dikontrol/dikuasai oleh para alternya, termasuk informasi, uang, kekuasaan, dan bantuan materi.
Dalam mengoperasikan konsep jaringan, mereka memanfaatkan kelemahan-kelemahan Indonesia sebagai sebuah negara multikultural di mana masih banyak terjadi ketidakadilan (rawan disintegrasi), selain karena kemudahan membuat identitas ganda (kartu tanda pengenal seperti KTP, SIM, paspor dan sejenisnya) — apa pun bisa dilaksanakan karena lemahnya koordinasi antardepartemen peme-rintahan—bukan karena masalah ada atau tidaknya hu-kum/undang-undang bagi teroris (yang sanksinya “berat”) sebab para eksekutor teror bom bunuh diri tidak takut mati. Terorisme dan jaringan teroris menjadi betah atau memilih Indonesia sebagai wilayah operasi perjuangan karena Indonesia merupakan tempat yang aman bagi operasi perjuangan mereka.
Selama kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diatasi maka selama itu pula kita selalu dihantui aksi teror, karena paling tidak akan menghambat gerak atau mempersempit “peluang-peluang” bagi bekerjanya prinsip jaringan yang diterapkan. Kita harus segera mengkaji untuk mengidentifikasi “pesan-pesan” yang disampaikan melalui aksi-aksi teror mereka guna mengidentifikasi content yang mengalir dalam jaringan sosial mereka sesungguhnya. Dengan demikian, bisa diidentifikasi people (para anggota jaringan teroris) sebab ikatan-ikatan sosial dalam sebuah jaringan sosial dapat dilihat, secara eksplisit, seperti pipa saluran [conduits] melalui mana informasi dan sumber daya itu mengalir – “we use content to find people, we use people to find content”, kata Peter Morville.
Penulis adalah Direktur Operasional Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS), Direktur Eksekutif Institut Antropologi Indonesia (IAI). Pengajar Antropologi di FISIP UI dan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
SINAR HARAPAN
Jaringan Sosial Teroris
OLEH: RUDDY AGUSYANTO
Aksi teror bom semakin menggelisahkan banyak orang, tak hanya di Indonesia tetapi juga dunia.
Aksi teror mereka hampir bisa dibilang selalu berhasil – dalam arti mengeksekusi target-target peledakan bom yang mereka inginkan. Sepertinya kapan saja mereka inginkan dan mana saja yang akan dijadikan target selalu berhasil mereka eksekusi. Mengapa mereka sedemikian hebat dan mengapa pula satuan antiteror banyak negara sulit mendeteksi atau melacak gerakan mereka agar bisa men-cegah aksi-aksi peledakan bom mereka.
Dalam kasus teror bom di Indonesia, teror adalah sebuah taktik yang efektif bagi pihak yang lebih lemah untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dalam sebuah konflik – baik dari segi finansial, peralatan, jumlah anggota dan seterusnya – meski dalam kasus lain bisa tidak demikian. Oleh karena itu, peperangan tidak terjadi secara terang-terangan dalam arti berhadap-hadapan, melainkan secara “gerilya”. Oleh karena itu pula seorang teroris akan berperilaku dan beratribut normal selayaknya warga pada umumnya. Dia akan ketahuan sebagai teroris ketika melaksanakan (eksekusi) misinya.
Jadi, tidaklah mengherankan jikalau teman, sahabat, keluarga seorang teroris akan terkejut karena tidak ditemui tanda-tanda yang mencurigakan sebelumnya. Dalam hal ini, atribut tidak bisa dijadikan patokan untuk mendeteksi pelaku teror – karena mereka tampak normal (cenderung menghindari “munculnya perbedaan”). Oleh karena itu pula mereka hampir selalu berhasil mengeksekusi target terornya (pengeboman). Mereka akan bisa dilacak setelah mengeksekusi misinya – karena baru bisa diketahui atributnya.
Produk dari aksinya adalah teror seperti ketakutan, perusakan dan intimidasi secara massal. Targetnya bisa random atau selektif. Target random untuk target yang mempunyai peluang yang mudah dieksekusi. Sedangkan target selektif, biasanya yang merupakan representasi simbolik dari pihak lawan atau representasi dari “tuntutan” yang jadi tujuan perjuangan terorisme. Maka, target bom bunuh diri tidak selalu mencerminkan target utama dari perjuangan terorisme. Pesan yang ingin disampaikan, baik melalui target random ataupun selektif, adalah yang mampu menghasilkan publisitas besar. Di sini pula, tanpa disadari media massa ikut ambil bagian. Selain bertujuan menyampaikan pesan untuk “lawan” (agar memenuhi “tuntutan”-nya), bagi jaringan teroris sendiri adalah untuk memelihara semangat “perjuangan” dan solidaritas sosial di antara mereka.
Lingkungan Sosial Seideologi
Dalam menjalankan semua misinya dan demi keselamatan perjuangan mereka, perspektif jaringan sosiallah yang tepat untuk menjalankan semua operasinya – mulai dari finansial, persiapan peralatan hingga perekrutan para eksekutor (peledak bom bunuh diri). Rahasia utama dari prinsip jaringan adalah manusia biasanya hanya peduli dan tahu pasti kepada siapa dia berhubungan langsung (alter), tetapi tidak peduli dengan siapa saja para alternya membina hubungan sosial. Oleh karena itu, dalam sebuah jaringan sosial, meskipun mereka saling berhubungan satu sama lain (hubungan tak langsung melalui para alternya) sering kali tidak mengenal satu sama lain dan belum tentu mereka merasa (secara sadar) sebagai anggota dari jaringan sosial yang sama. Ini pula sistem yang digunakan untuk merekrut para eksekutor peledakan bom bunuh diri dan para perantara.
Orang-orang yang direkrut sebagai eksekutor dan perantara tidak termasuk atau bukan anggota jaringan sosial teroris. Oleh karena itu, merekalah yang paling mudah dideteksi atau dilacak. Mereka tidak mengenal para anggota jaringan teroris sesungguhnya. Prinsip jaringan inilah yang menyelamatkan mereka dari pelacakan “lawan” (satuan antiteror), baik dari sisi keanggotaannya maupun rencana-rencana aksi teror mereka.
Jaringan sosial juga berguna untuk menyebarkan “ideologi perjuangan” mereka. Semakin lama semakin banyak warga (aktor) yang tanpa sadar telah mengadopsi “ideologi perjuangan” mereka sehingga semakin berhasil pula mereka membentuk lingkungan sosial yang se-”ideologi”. Jaringan telah mengubah aktor-aktor (dalam artian mengadopsi kebiasaan atau mengembangkan sebuah sikap) - seperti formasi sikap sosial, pengaruh sosial, serta peluang - homogenitas dalam sikap, keyakinan dan praktik-praktiknya. Hal ini memudahkan aktivitas perjuangan, selain juga sebagai “tempat” persembunyian yang aman – karena lingkungan sosial yang seideologi tentu akan menjaga dan memelihara mereka. Oleh karena itu, mereka sangat sulit ditemukan.
Berikutnya adalah akses, yaitu akses informasi untuk menentukan target-target dari aksi teror bom bunuh diri (melalui perantara-perantara yang diciptakannya), seperti informasi tentang aktivitas apa yang akan dilakukan oleh para pejabat dari pihak musuh, siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut, di mana dan kapan aktivitas tersebut dilaksanakan. Mereka sudah menyebarkan “aktor-aktor perantara” ke dalam berbagai lingkungan sosial (melalui penularan ideologi perjuangan dan pembentukan lingkungan sosial). Setelah mereka dapatkan dan ditentukan targetnya maka selanjutnya tinggal merekrut para eksekutor untuk mengeksekusinya.
Indonesia Tempat yang Aman
Di Indonesia sudah terbentuk lingkungan sosial seideologi karena penularan sosial telah berjalan mulus dalam kurun waktu yang panjang. Oleh karena itu, mereka juga telah memiliki modal struktural dan akses power sebab dalam konsep jaringan, seorang aktor (jaringan teroris) mampu meraih kesuksesan (apa yang diinginkan) karena ia dapat mengakses sumber daya yang dikontrol/dikuasai oleh para alternya, termasuk informasi, uang, kekuasaan, dan bantuan materi.
Dalam mengoperasikan konsep jaringan, mereka memanfaatkan kelemahan-kelemahan Indonesia sebagai sebuah negara multikultural di mana masih banyak terjadi ketidakadilan (rawan disintegrasi), selain karena kemudahan membuat identitas ganda (kartu tanda pengenal seperti KTP, SIM, paspor dan sejenisnya) — apa pun bisa dilaksanakan karena lemahnya koordinasi antardepartemen peme-rintahan—bukan karena masalah ada atau tidaknya hu-kum/undang-undang bagi teroris (yang sanksinya “berat”) sebab para eksekutor teror bom bunuh diri tidak takut mati. Terorisme dan jaringan teroris menjadi betah atau memilih Indonesia sebagai wilayah operasi perjuangan karena Indonesia merupakan tempat yang aman bagi operasi perjuangan mereka.
Selama kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diatasi maka selama itu pula kita selalu dihantui aksi teror, karena paling tidak akan menghambat gerak atau mempersempit “peluang-peluang” bagi bekerjanya prinsip jaringan yang diterapkan. Kita harus segera mengkaji untuk mengidentifikasi “pesan-pesan” yang disampaikan melalui aksi-aksi teror mereka guna mengidentifikasi content yang mengalir dalam jaringan sosial mereka sesungguhnya. Dengan demikian, bisa diidentifikasi people (para anggota jaringan teroris) sebab ikatan-ikatan sosial dalam sebuah jaringan sosial dapat dilihat, secara eksplisit, seperti pipa saluran [conduits] melalui mana informasi dan sumber daya itu mengalir – “we use content to find people, we use people to find content”, kata Peter Morville.
Penulis adalah Direktur Operasional Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS), Direktur Eksekutif Institut Antropologi Indonesia (IAI). Pengajar Antropologi di FISIP UI dan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Sabtu, 08 Agustus 2009
Survei: Antara Penelitian dan Iklan (2-habis)
SINAR HARAPAN Sabtu 11. of Juli 2009 12:00
Survei: Antara Penelitian dan Iklan (2-habis)
OLEH: RUDDY AGUSYANTO
Sejak persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif yang lalu hingga pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), survei elektabilitas bakal calon (balon) presiden dan balon wakil presiden terus dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Setelah itu, berlanjut dengan survei elektabilitas terhadap tiga pasang capres dan cawapres. Hasil survei dari berbagai lembaga survei tersebut telah menghiasi berbagai media cetak dan elektronik.
Detail Berita
Hasil survei dan prediksi-prediksinya, terutama hasil quick count, di satu sisi mengagumkan, sementara di sisi lain mengundang banyak pertanyaan. Apa pun reaksi seseorang, jelas hasil survei yang disebarluaskan ke publik secara berulang-ulang – sedikit banyak – tentu saja berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menentukan pilihan politiknya, tergantung pada bagaimana masing-masing individu menyikapi hasil-hasil survei tersebut. Namun, mengapa baru sekarang dipermasalahkan - baik mengenai metodologinya maupun keberadaan (independensinya) lembaga-lembaga survei tersebut?
Bukankah sewaktu survei bakal calon presiden dan wakil presiden, mereka merasakan bahwa popularitas mereka terdongkrak? Mungkinkah para pasangan capres dan cawapres beserta tim suksesnya baru menyadari hal ini hanya karena “kursi kekuasaan” yang paling terhormat di negeri ini terasa semakin kecil kemungkinannya untuk dimenangkan.
Survei sebagai sebuah tipe penelitian, yang harus diperhatikan adalah masalah meto-dologi yang dipergunakan apakah sudah memenuhi standar ilmiah – mulai dari pemahaman tentang persebaran populasi, design sample-nya hingga teknik pengumpulan data. Tulisan ini sengaja tidak menyinggung persoalan analisis statistik yang digunakan karena besarnya ruang yang terkandung di dalamnya untuk manipulasi perhitungan-perhitungan statistika. Bahkan, seorang pakar statistik menyatakan bahwa “statistik itu tidak hanya damned lie, tetapi lebih dari itu.”
2.000 Responden Merepresentasikan 170 Juta?
Persoalan utama dalam penelitian yang menggunakan sampel (karena jumlah populasi yang sangat besar) adalah masalah representativitas. Dalam konteks kehidupan berpolitik di Indonesia di mana warga – baik yang simpatisan parpol ataupun tidak - dan kader parpol masih berafiliasi kepada tokoh maka pasangan capres dan cawapres yang berpotensi menang juga tidak ditentukan oleh parpol yang mengusungnya. Selama orientasi dan pilihan politik masyarakat masih seperti ini maka perolehan dukungan suara sangat tergantung pada dinamika hubungan sosial para pendukung dengan individu tertentu dan para tokoh politik - yang signifikan dalam konteks kehidupan mereka. Oleh karena itu, memilih pasangan capres juga perlu pertimbangan serius sebab berpengaruh terhadap dukungan suara – apakah akan meningkatkan elektabilitas atau justru kontraproduktif.
Ketepatan sebuah penelitian survei tergantung pada sejauh mana peneliti mengetahui dan memahami persebaran berdasarkan konteks-konteks kehidupan yang signifikan dalam populasi penelitiannya sehingga penentuan sampel bisa benar-benar mewakili populasi. Berdasarkan persebaran populasi maka bisa ditentukan sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Meski teknik penarikan sampel ada beberapa jenis, mengingat konteks kehidupan politik masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada dinamika hubungan sosial dengan orang-orang yang ada dalam jaringan sosialnya, mungkin teknik pe-narikan sampel stratifikasi proporsional lebih cocok agar diperoleh jumlah sampel yang proporsional dengan persebaran yang ada dalam populasi. Sehingga bisa lebih tepat dalam merepresentasikan populasi.
Persoalannya, atribut seperti keanggotaan parpol pun tidak menjamin mereka memberikan dukungannya kepada parpolnya. Di serentetan pilkada menunjukkan bahwa parpol pemenang pemilu pun tidak selalu menjamin calon yang diusungnya akan mendapat dukungan sebesar perolehan suara parpolnya di saat pemilu. Bahkan, di beberapa pilkada, calon pemimpin daerah justru memilih diusung oleh parpol lain, meski parpolnya adalah pemenang pemilu di daerahnya. Sebagai contoh, Golkar adalah pemenang pemilu lalu di suatu daerah, tetapi sang calon pemimpin daerah yang kader Golkar justru maju dengan kendaraan parpol Partai Persatuan Pembangunan (PPP); sementara itu Golkar sebagai parpol pemenang pemilu juga mengajukan calon lain (akhirnya calon dari Golkar kalah).
Belum lagi masalah persebaran populasi berdasarkan golongan sosial, suku bangsa, kebudayaan dan lain-lain yang sedemikian kompleks – apakah masing-masing persebaran populasi ini mampu diidentifikasi dan diambil sebagai sampel secara proporsional? Jika demikian, apakah mungkin hanya dengan sampel sekitar 2.000 responden mampu merepresentasikan (sudah mencakup semua persebaran populasi) sekitar 170 juta pemilih? Setahu saya, semakin heterogen sebuah populasi penelitian maka semakin besar sampel yang dibutuhkan.
Survei sebagai “Soft Campaign”
Berbicara masalah survei sebagai salah satu bentuk “iklan” (soft campaign), kita tidak harus mempermasalahkan persoalan apakah penelitian survei yang dilakukan sudah memenuhi standar secara metodologi atau tidak. Persoalannya bukan terletak pada metodologi, sebab survei dan analisis statistiknya sangat mudah dimanipulasi sehingga dengan sangat mudah disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh peneliti atau “pemesan” penelitian. Masalah standar ilmiah sebuah penelitian survei adalah persoalan etika.
Masalah penelitian survei sebagai bentuk “iklan” adalah masalah keberadaan lembaga survei - apakah independen atau tidak. Masalah ini hanya bisa dijawab oleh lembaga survei itu sendiri – apalagi jika bisa mempertanggungjawabkan secara metodologis dari penelitian yang dilakukannya. Meski secara metodologis penelitian survei bisa dipertanggungjawabkan, namun penelitian survei tentang elektabilitas pasangan capres dan cawapres tetap diragukan bisa merepresentasikan kenyataan sebab pilihan politik di Indonesia sangat kontekstual dan tidak tergantung pada “atribut” apa pun yang disandang pemilih.
Kembali kepada hasil survei yang dipublikasikan kepada publik – yang pasti bisa mempengaruhi tindakan, sikap dan perilaku politik masyarakat pemilih dan mungkin saja mampu menggiring pilihan masyarakat kepada parpol atau capres tertentu. Ibarat iklan obat/vitamin yang disajikan oleh dokter, rumah sakit atau menteri kesehatan. Iklan tersebut bukan lagi iklan biasa, melainkan sudah menjadi sebuah anjuran karena pihak yang mengiklankan adalah pihak yang legitimated dan merupakan salah satu referensi. Demikian halnya dengan sebuah hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Apalagi jika hasil-hasil survei ini ditayangkan di media cetak dan elektronik secara berulang-ulang. Di sinilah sikap dan peran media (cetak dan elektronik) dibutuhkan, apakah sebuah hasil survei itu layak dipublikasikan atau tidak.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.
Survei: Antara Penelitian dan Iklan (2-habis)
OLEH: RUDDY AGUSYANTO
Sejak persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif yang lalu hingga pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), survei elektabilitas bakal calon (balon) presiden dan balon wakil presiden terus dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Setelah itu, berlanjut dengan survei elektabilitas terhadap tiga pasang capres dan cawapres. Hasil survei dari berbagai lembaga survei tersebut telah menghiasi berbagai media cetak dan elektronik.
Detail Berita
Hasil survei dan prediksi-prediksinya, terutama hasil quick count, di satu sisi mengagumkan, sementara di sisi lain mengundang banyak pertanyaan. Apa pun reaksi seseorang, jelas hasil survei yang disebarluaskan ke publik secara berulang-ulang – sedikit banyak – tentu saja berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menentukan pilihan politiknya, tergantung pada bagaimana masing-masing individu menyikapi hasil-hasil survei tersebut. Namun, mengapa baru sekarang dipermasalahkan - baik mengenai metodologinya maupun keberadaan (independensinya) lembaga-lembaga survei tersebut?
Bukankah sewaktu survei bakal calon presiden dan wakil presiden, mereka merasakan bahwa popularitas mereka terdongkrak? Mungkinkah para pasangan capres dan cawapres beserta tim suksesnya baru menyadari hal ini hanya karena “kursi kekuasaan” yang paling terhormat di negeri ini terasa semakin kecil kemungkinannya untuk dimenangkan.
Survei sebagai sebuah tipe penelitian, yang harus diperhatikan adalah masalah meto-dologi yang dipergunakan apakah sudah memenuhi standar ilmiah – mulai dari pemahaman tentang persebaran populasi, design sample-nya hingga teknik pengumpulan data. Tulisan ini sengaja tidak menyinggung persoalan analisis statistik yang digunakan karena besarnya ruang yang terkandung di dalamnya untuk manipulasi perhitungan-perhitungan statistika. Bahkan, seorang pakar statistik menyatakan bahwa “statistik itu tidak hanya damned lie, tetapi lebih dari itu.”
2.000 Responden Merepresentasikan 170 Juta?
Persoalan utama dalam penelitian yang menggunakan sampel (karena jumlah populasi yang sangat besar) adalah masalah representativitas. Dalam konteks kehidupan berpolitik di Indonesia di mana warga – baik yang simpatisan parpol ataupun tidak - dan kader parpol masih berafiliasi kepada tokoh maka pasangan capres dan cawapres yang berpotensi menang juga tidak ditentukan oleh parpol yang mengusungnya. Selama orientasi dan pilihan politik masyarakat masih seperti ini maka perolehan dukungan suara sangat tergantung pada dinamika hubungan sosial para pendukung dengan individu tertentu dan para tokoh politik - yang signifikan dalam konteks kehidupan mereka. Oleh karena itu, memilih pasangan capres juga perlu pertimbangan serius sebab berpengaruh terhadap dukungan suara – apakah akan meningkatkan elektabilitas atau justru kontraproduktif.
Ketepatan sebuah penelitian survei tergantung pada sejauh mana peneliti mengetahui dan memahami persebaran berdasarkan konteks-konteks kehidupan yang signifikan dalam populasi penelitiannya sehingga penentuan sampel bisa benar-benar mewakili populasi. Berdasarkan persebaran populasi maka bisa ditentukan sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Meski teknik penarikan sampel ada beberapa jenis, mengingat konteks kehidupan politik masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada dinamika hubungan sosial dengan orang-orang yang ada dalam jaringan sosialnya, mungkin teknik pe-narikan sampel stratifikasi proporsional lebih cocok agar diperoleh jumlah sampel yang proporsional dengan persebaran yang ada dalam populasi. Sehingga bisa lebih tepat dalam merepresentasikan populasi.
Persoalannya, atribut seperti keanggotaan parpol pun tidak menjamin mereka memberikan dukungannya kepada parpolnya. Di serentetan pilkada menunjukkan bahwa parpol pemenang pemilu pun tidak selalu menjamin calon yang diusungnya akan mendapat dukungan sebesar perolehan suara parpolnya di saat pemilu. Bahkan, di beberapa pilkada, calon pemimpin daerah justru memilih diusung oleh parpol lain, meski parpolnya adalah pemenang pemilu di daerahnya. Sebagai contoh, Golkar adalah pemenang pemilu lalu di suatu daerah, tetapi sang calon pemimpin daerah yang kader Golkar justru maju dengan kendaraan parpol Partai Persatuan Pembangunan (PPP); sementara itu Golkar sebagai parpol pemenang pemilu juga mengajukan calon lain (akhirnya calon dari Golkar kalah).
Belum lagi masalah persebaran populasi berdasarkan golongan sosial, suku bangsa, kebudayaan dan lain-lain yang sedemikian kompleks – apakah masing-masing persebaran populasi ini mampu diidentifikasi dan diambil sebagai sampel secara proporsional? Jika demikian, apakah mungkin hanya dengan sampel sekitar 2.000 responden mampu merepresentasikan (sudah mencakup semua persebaran populasi) sekitar 170 juta pemilih? Setahu saya, semakin heterogen sebuah populasi penelitian maka semakin besar sampel yang dibutuhkan.
Survei sebagai “Soft Campaign”
Berbicara masalah survei sebagai salah satu bentuk “iklan” (soft campaign), kita tidak harus mempermasalahkan persoalan apakah penelitian survei yang dilakukan sudah memenuhi standar secara metodologi atau tidak. Persoalannya bukan terletak pada metodologi, sebab survei dan analisis statistiknya sangat mudah dimanipulasi sehingga dengan sangat mudah disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh peneliti atau “pemesan” penelitian. Masalah standar ilmiah sebuah penelitian survei adalah persoalan etika.
Masalah penelitian survei sebagai bentuk “iklan” adalah masalah keberadaan lembaga survei - apakah independen atau tidak. Masalah ini hanya bisa dijawab oleh lembaga survei itu sendiri – apalagi jika bisa mempertanggungjawabkan secara metodologis dari penelitian yang dilakukannya. Meski secara metodologis penelitian survei bisa dipertanggungjawabkan, namun penelitian survei tentang elektabilitas pasangan capres dan cawapres tetap diragukan bisa merepresentasikan kenyataan sebab pilihan politik di Indonesia sangat kontekstual dan tidak tergantung pada “atribut” apa pun yang disandang pemilih.
Kembali kepada hasil survei yang dipublikasikan kepada publik – yang pasti bisa mempengaruhi tindakan, sikap dan perilaku politik masyarakat pemilih dan mungkin saja mampu menggiring pilihan masyarakat kepada parpol atau capres tertentu. Ibarat iklan obat/vitamin yang disajikan oleh dokter, rumah sakit atau menteri kesehatan. Iklan tersebut bukan lagi iklan biasa, melainkan sudah menjadi sebuah anjuran karena pihak yang mengiklankan adalah pihak yang legitimated dan merupakan salah satu referensi. Demikian halnya dengan sebuah hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Apalagi jika hasil-hasil survei ini ditayangkan di media cetak dan elektronik secara berulang-ulang. Di sinilah sikap dan peran media (cetak dan elektronik) dibutuhkan, apakah sebuah hasil survei itu layak dipublikasikan atau tidak.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.
Sabtu, 11 Juli 2009
survei dan orientasi Politik Kontekstual
Jumat, 10 Juli 2009 13:22
Survei dan Orientasi Politik Kontekstual (1)
OLEH: RUDDY AGUSYANTO
Sejak negara kita menganut sistem pemilihan umum (pemilu) secara langsung, pe-nelitian jenis survei atau polling seolah-olah mendapat lahan baru. Hal ini mendorong berdirinya lembaga-lembaga survei dan semaraknya penelitian survei, terutama yang berkaitan dengan masalah kehidupan berpolitik di negeri ini seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Persentase elektabilitas partai politik (parpol) atau calon kepala daerah dengan berbagai argumennya - mengapa meningkat atau menurun – telah menghiasi berbagai media, cetak maupun elektronik.
Hasil survei, “perhitungan cepat” dan prediksi-prediksinya mengundang decak kagum dan akhirnya menyita perhatian parpol dan calon-calon kepala daerah – tak terkecuali calon presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini – untuk menggunakan jasa lembaga-lembaga survei tersebut. Namun, belakangan ini, menjelang Pilpres 2009, banyak pihak mulai mempermasalahkan keberadaan lembaga survei dan hasil-hasil survei yang dilakukannya. Bukankah selama ini banyak parpol dan calon-calon kepala daerah yang telah menggunakan jasa mereka?
Kiprah lembaga-lembaga survei dan hasil-hasil surveinya tidak pernah dipertanyakan dan selama itu pula tidak ada pihak yang “keberatan” karena merasa khawatir - baik secara metodologis maupun ke-independen-an lembaga survei yang bersangkutan - sehingga ada pihak-pihak tertentu merasa dirugikan. Sebelum membahas masalah penelitian survei, hasil dan dampaknya, kita perlu memahami kehidupan berpolitik masyarakat kita lebih dahulu agar bisa diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Dewasa ini, di tengah gelombang globalisasi, masyarakat Indonesia yang heterogen menjadi semakin kompleks. Hal ini mendorong kesadaran individu akan pentingnya bantuan dan kehadiran individu lain dan pentingnya kehidupan bersama. Masing-masing individu akan mempertimbangkan satu sama lain – saling mengurangi “perbedaan” yang ada untuk mencapai “kesepakatan-kesepakatan” bersama dalam konteks-konteks kehidupan yang dijalaninya. Kesepakatan-kesepakatan bersama dalam berbagai konteks kehidupan ini, dibangun dan berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan dinamika kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal yang ada, serta selalu dievaluasi oleh masing-masing pihak.
Lebih Loyal kepada Individu
Saling keterhubungan antar-individu tersebut pada akhirnya “mengikat” mereka satu sama lain menjadi satu kesatuan sosial. Kesepakatan-kesepakatan inilah yang pada akhirnya menjadi pedoman tindakan, sikap dan perilaku mereka. Ada serangkaian hak dan kewajiban yang berlaku dalam setiap konteks kehidupan bagi masing-masing individu yang harus dijalankan. Dengan kata lain, setiap konteks kehidupan terwujud serangkaian hubungan sosial (satu kesatuan sosial) yang mempunyai aturan, norma atau hukumnya sendiri – yang berbeda dengan yang berlaku dalam konteks kehidupan yang lain.
Demikian halnya dengan konteks kehidupan politik di Indonesia. Selama ini, orientasi dan pilihan politik tidak signifikan bagi kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia – siapa pun atau parpol apa pun yang menang, tidak mengubah kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, ideologi politik bukan merupakan pertimbangan utama bagi seseorang untuk mencontreng parpol, calon bupati/wali kota, calon gubernur atau calon presiden tertentu – tetapi lebih ditentukan oleh masalah keterikatan dengan teman, kerabat, atau tokoh/elite parpol yang merupakan jaringan sosialnya sebab dengan terganggunya hubungan sosial dengan individu-individu yang ada dalam jaringan sosialnya akan berdampak pada terganggunya pe-me-nuhan kebutuhan hidup individu yang bersangkutan.
Oleh karena itu pula seorang kader parpol akan lebih loyal kepada individu-individu yang ada dalam jaringan sosialnya ketimbang kepada parpol atau ideologi politik sebuah parpol. Jadi, tidaklah mengherankan jika “masa mengambang” di negeri ini sangat besar jumlahnya. Akibatnya, siapa pun akan sulit memprediksi tingkat elektabilitas sebuah parpol atau seorang calon kepala daerah termasuk capres, kecuali hanya berdasarkan jumlah kartu anggota dari parpol pendukungnya – yang juga belum tentu setia pada keputusan politik parpolnya. Bahkan, para tokoh/elite politik sebuah parpol bisa dengan mudah pindah ke parpol lain – tak terkecuali seorang pendiri parpol.
Esok Harinya Berbeda
Kembali kepada masalah penelitian survei, tentunya karakter kehidupan politik di Indonesia ini akan berpengaruh pada tipe penelitian apa yang sesuai – apakah penelitian survei atau tipe penelitian yang lain. Jika penelitian survei memang harus dilakukan maka penelitian survei yang seperti apa yang sesuai dan untuk tujuan apa.
Penelitian jenis survei adalah jenis penelitian positivistik-kuantitatif, yang memfokuskan diri pada “atribut” individu yang menjadi populasi penelitian - seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pilihan politik dan seterusnya yang biasanya disebut sebagai variabel.
Selanjutnya, variabel-variabel tersebut dianalisis secara statistika (analisis variabel) - dengan membandingkan atau mengorelasikannya. Dalam hal ini, individu yang dipilih sebagai responden dicabut dari lingkungan sosialnya (atomistik) sehingga data relasi responden dengan teman, kerabat atau tokoh/elite politik yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan politiknya tidak ter-cover atau terabaikan karena mereka belum tentu terpilih sebagai responden.
Selain itu, dalam penelitian survei, kuesioner merupakan instrumen utama. Siapa saja yang menyebarkan kuesioner atau siapa saja yang menjadi pewawancara tidak akan mempengaruhi hasil/jawaban responden. Dalam banyak kasus, ternyata siapa yang mewawancarai atau menyebarkan kuesioner mempengaruhi jawaban responden. Jawaban responden saat diwawancarai pegawai kelurahan berbeda dengan jawaban saat diwawancarai oleh anak SMA atau mahasiswa. Bahkan, ada sejumlah pengalaman bahwa wawancara hari ini dan esok harinya diperoleh jawaban yang berbeda, sungguh kontekstual.
Dengan kondisi kehidupan berpolitik di Indonesia yang belum bersifat ideologis atau sangat kontekstual seperti ini maka ketepatan hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei di Indonesia patut mendapat acungan “dua jempol”. Hanya dengan sampel 2.000 responden dari populasi 220 juta penduduk (0,000009% sampel) lembaga survei sudah mampu memprediksi tingkat elektabilitas atau quick count perolehan suara. Padahal, meski secara metodologis sudah benar dilakukan, penelitian jenis survei tetap masih belum tentu mampu merepresentasikan kenyataan karena karakter populasi yang sifatnya unpredictible.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.
Survei dan Orientasi Politik Kontekstual (1)
OLEH: RUDDY AGUSYANTO
Sejak negara kita menganut sistem pemilihan umum (pemilu) secara langsung, pe-nelitian jenis survei atau polling seolah-olah mendapat lahan baru. Hal ini mendorong berdirinya lembaga-lembaga survei dan semaraknya penelitian survei, terutama yang berkaitan dengan masalah kehidupan berpolitik di negeri ini seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Persentase elektabilitas partai politik (parpol) atau calon kepala daerah dengan berbagai argumennya - mengapa meningkat atau menurun – telah menghiasi berbagai media, cetak maupun elektronik.
Hasil survei, “perhitungan cepat” dan prediksi-prediksinya mengundang decak kagum dan akhirnya menyita perhatian parpol dan calon-calon kepala daerah – tak terkecuali calon presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini – untuk menggunakan jasa lembaga-lembaga survei tersebut. Namun, belakangan ini, menjelang Pilpres 2009, banyak pihak mulai mempermasalahkan keberadaan lembaga survei dan hasil-hasil survei yang dilakukannya. Bukankah selama ini banyak parpol dan calon-calon kepala daerah yang telah menggunakan jasa mereka?
Kiprah lembaga-lembaga survei dan hasil-hasil surveinya tidak pernah dipertanyakan dan selama itu pula tidak ada pihak yang “keberatan” karena merasa khawatir - baik secara metodologis maupun ke-independen-an lembaga survei yang bersangkutan - sehingga ada pihak-pihak tertentu merasa dirugikan. Sebelum membahas masalah penelitian survei, hasil dan dampaknya, kita perlu memahami kehidupan berpolitik masyarakat kita lebih dahulu agar bisa diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Dewasa ini, di tengah gelombang globalisasi, masyarakat Indonesia yang heterogen menjadi semakin kompleks. Hal ini mendorong kesadaran individu akan pentingnya bantuan dan kehadiran individu lain dan pentingnya kehidupan bersama. Masing-masing individu akan mempertimbangkan satu sama lain – saling mengurangi “perbedaan” yang ada untuk mencapai “kesepakatan-kesepakatan” bersama dalam konteks-konteks kehidupan yang dijalaninya. Kesepakatan-kesepakatan bersama dalam berbagai konteks kehidupan ini, dibangun dan berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan dinamika kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal yang ada, serta selalu dievaluasi oleh masing-masing pihak.
Lebih Loyal kepada Individu
Saling keterhubungan antar-individu tersebut pada akhirnya “mengikat” mereka satu sama lain menjadi satu kesatuan sosial. Kesepakatan-kesepakatan inilah yang pada akhirnya menjadi pedoman tindakan, sikap dan perilaku mereka. Ada serangkaian hak dan kewajiban yang berlaku dalam setiap konteks kehidupan bagi masing-masing individu yang harus dijalankan. Dengan kata lain, setiap konteks kehidupan terwujud serangkaian hubungan sosial (satu kesatuan sosial) yang mempunyai aturan, norma atau hukumnya sendiri – yang berbeda dengan yang berlaku dalam konteks kehidupan yang lain.
Demikian halnya dengan konteks kehidupan politik di Indonesia. Selama ini, orientasi dan pilihan politik tidak signifikan bagi kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia – siapa pun atau parpol apa pun yang menang, tidak mengubah kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, ideologi politik bukan merupakan pertimbangan utama bagi seseorang untuk mencontreng parpol, calon bupati/wali kota, calon gubernur atau calon presiden tertentu – tetapi lebih ditentukan oleh masalah keterikatan dengan teman, kerabat, atau tokoh/elite parpol yang merupakan jaringan sosialnya sebab dengan terganggunya hubungan sosial dengan individu-individu yang ada dalam jaringan sosialnya akan berdampak pada terganggunya pe-me-nuhan kebutuhan hidup individu yang bersangkutan.
Oleh karena itu pula seorang kader parpol akan lebih loyal kepada individu-individu yang ada dalam jaringan sosialnya ketimbang kepada parpol atau ideologi politik sebuah parpol. Jadi, tidaklah mengherankan jika “masa mengambang” di negeri ini sangat besar jumlahnya. Akibatnya, siapa pun akan sulit memprediksi tingkat elektabilitas sebuah parpol atau seorang calon kepala daerah termasuk capres, kecuali hanya berdasarkan jumlah kartu anggota dari parpol pendukungnya – yang juga belum tentu setia pada keputusan politik parpolnya. Bahkan, para tokoh/elite politik sebuah parpol bisa dengan mudah pindah ke parpol lain – tak terkecuali seorang pendiri parpol.
Esok Harinya Berbeda
Kembali kepada masalah penelitian survei, tentunya karakter kehidupan politik di Indonesia ini akan berpengaruh pada tipe penelitian apa yang sesuai – apakah penelitian survei atau tipe penelitian yang lain. Jika penelitian survei memang harus dilakukan maka penelitian survei yang seperti apa yang sesuai dan untuk tujuan apa.
Penelitian jenis survei adalah jenis penelitian positivistik-kuantitatif, yang memfokuskan diri pada “atribut” individu yang menjadi populasi penelitian - seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pilihan politik dan seterusnya yang biasanya disebut sebagai variabel.
Selanjutnya, variabel-variabel tersebut dianalisis secara statistika (analisis variabel) - dengan membandingkan atau mengorelasikannya. Dalam hal ini, individu yang dipilih sebagai responden dicabut dari lingkungan sosialnya (atomistik) sehingga data relasi responden dengan teman, kerabat atau tokoh/elite politik yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan politiknya tidak ter-cover atau terabaikan karena mereka belum tentu terpilih sebagai responden.
Selain itu, dalam penelitian survei, kuesioner merupakan instrumen utama. Siapa saja yang menyebarkan kuesioner atau siapa saja yang menjadi pewawancara tidak akan mempengaruhi hasil/jawaban responden. Dalam banyak kasus, ternyata siapa yang mewawancarai atau menyebarkan kuesioner mempengaruhi jawaban responden. Jawaban responden saat diwawancarai pegawai kelurahan berbeda dengan jawaban saat diwawancarai oleh anak SMA atau mahasiswa. Bahkan, ada sejumlah pengalaman bahwa wawancara hari ini dan esok harinya diperoleh jawaban yang berbeda, sungguh kontekstual.
Dengan kondisi kehidupan berpolitik di Indonesia yang belum bersifat ideologis atau sangat kontekstual seperti ini maka ketepatan hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei di Indonesia patut mendapat acungan “dua jempol”. Hanya dengan sampel 2.000 responden dari populasi 220 juta penduduk (0,000009% sampel) lembaga survei sudah mampu memprediksi tingkat elektabilitas atau quick count perolehan suara. Padahal, meski secara metodologis sudah benar dilakukan, penelitian jenis survei tetap masih belum tentu mampu merepresentasikan kenyataan karena karakter populasi yang sifatnya unpredictible.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.
Kamis, 14 Mei 2009
Parpol Hanya untuk Tiket Pendaftaran
Oleh
Ruddy Agusyanto
“Dunia politik itu tidak ada yang abadi”, begitu sering diucapkan oleh para pakar atau pengamat dan tokoh politik sehingga tanpa kita sadari, jargon tersebut menjadi sebuah “keyakinan” di dunia politik negeri ini. Ketidakpastian itulah yang abadi. Siapa teman dan siapa lawan bisa saling tukar tempat kapan saja... itulah politik. Jika memang demikian, tentunya sungguh sulit membuat analisis atau prediksi terhadap fenomena, gejala atau peristiwa politik. Kalau sudah demikian, seharusnya juga tidak perlu ada ilmu pengetahuan yang namanya ilmu politik?
Jargon tersebut muncul di saat terjadi kebuntuan analisis, yaitu di saat tak bisa menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi. Para pengamat atau pakar politik serta elite politik masih berpikir bahwa masyarakat itu homogen sehingga memandang masyarakat terkotak-kotak.
Demikian halnya melihat partai politik (parpol) juga terkotak-kotak. Hal ini terjadi karena teori dan konsep yang dipergunakan adalah teori dan konsep yang berasal dari hasil penelitian-penelitian di masyarakat yang relatif homogen (masyarakat sederhana) sekian puluh tahun yang lalu.
Saat ini, sangatlah sulit menjumpai masyarakat yang homogen seperti itu sehingga teori dan konsep tersebut tidak mampu menjelaskan kompleksitas yang terjadi. Memandang sebuah parpol sebagai satu kesatuan sosial yang homogen membuat kita tidak melihat variasi dan dinamika sikap-tindakan-perilaku (yang terjadi sesungguhnya) sehingga tidak mampu menangkap dan memprediksi serta menjelaskan proses “perubahan” yang terjadi.
“Muatan Kepentingan” Para Tokoh
Berdasarkan hal ini maka ideologi juga tidak signifikan untuk menganalisis parpol di Indonesia. Seorang pendiri sebuah parpol pun bisa pindah ke parpol lain, yang tidak sama secara ideologis - apalagi kader. Kader hanya loyal kepada tokoh atau elite tertentu, bukan kepada ideologi parpolnya. Dengan demikian, tidak ada dukungan suara yang stabil. Oleh karena itu pula, sangat diragukan sebuah wilayah administratif tertentu atau kelompok/golongan sosial bisa diklaim sebagai “basis” parpol tertentu. Jika parpol tidak lagi ideologis, bagaimana kita bisa menjamin bahwa suatu wilayah, kelompok atau golongan sosial tertentu adalah basis parpol tertentu?
Selama parpol masih kehilangan ideologinya maka dukungan suara terhadap parpol pun sangat fluktuatif. Pendukung atau kader berafiliasi kepada tokoh (person) – dari tingkat DPC, DPD dan DPP - sehingga perolehan suara sebuah parpol sangat tergantung pada dinamika hubungan sosial para pendukung dengan para tokoh parpol yang bersangkutan. Maka SBY tidak sama dengan Demokrat; JK tidak mewakili Golkar; atau Mega bukanlah representasi dari PDIP. Oleh karena itu, tiga parpol besar tersebut tidak bisa berbangga diri dengan perolehan suara yang dicapainya sebab suara itu bukan suara parpolnya, melainkan karena para tokoh (di tingkat DPC, DPD dan DPP) di parpol mereka masing-masing.
Dengan kenyataan bahwa selama pendukung dan atau kader masih berafiliasi kepada tokoh maka capres dan cawapres yang berpotensi menang juga tidak ditentukan oleh parpol yang mengusungnya. Banyak contoh dari berbagai pilkada – calon dari parpol bukan pemenang pemilu pun bisa menang meski pesaingnya adalah tokoh dari parpol pemenang pemilu.
Dengan kata lain, tokoh atau elite politik mempunyai posisi yang demikian penting dalam memperjuangkan kepentingan parpolnya - termasuk proses negosiasi mengenai penentuan capres dan cawapres. Dengan demikian, koalisi antarparpol yang dibangun sebenarnya merupakan koalisi antarelite parpol. Di sisi lain, bisa dikatakan bahwa parpol benar-benar hanya merupakan sebuah tiket untuk bisa mendaftar sebagai capres atau cawapres – tidak lebih.
Berdasarkan kenyataan di atas, interaksi dan hubungan sosial yang dibangun dalam proses koalisi antarparpol, jelas didominasi “muatan kepentingan” para tokoh politik (yang katanya telah mereka konsolidasikan di internal parpol masing-masing). Dalam paradigma Analisis Jaringan Sosial, proses koalisi antarparpol yang sedang berlangsung ini bisa dikategorisasikan sebagai jaringan kepentingan.
Seni Ketidakpastian
Jaringan kepentingan adalah jaringan sosial yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus yang ingin dicapai oleh para pelaku (dalam hal ini para elite atau tokoh politik masing-masing parpol). Bila tujuan-tujuan tersebut sifatnya spesifik dan konkret - seperti memeroleh barang, pelayanan, pekerjaan dan sejenisnya - setelah tujuan-tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan-hubungan tersebut tidak berkelanjutan. Bila tujuan-tujuan dari hubungan-hubungan sosial yang terwujud adalah spesifik dan konkret seperti ini maka struktur sosial yang lahir dari jaringan sosial tipe ini juga sebentar dan berubah-ubah.
Tindakan dan interaksi yang terjadi dalam jaringan tipe ini selalu dievaluasi berdasarkan tujuan-tujuan relasional. Pertukaran (negosiasi) yang terjadi dalam jaringan kepentingan ini diatur oleh kepentingan-kepentingan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pada jaringan kepentingan ini terdapat ruang bagi tindakan - yang relatif besar (lebih besar dibanding jaringan hubungan jenis lainnya) sehingga sering kita lihat banyak kemungkinan si pelaku memanipulasi hubungan-hubungan sosial yang dimilikinya (manuver-manuver) untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang relatif stabil dalam hal ini hanyalah kepentingan yang diperjuangkan.
Jika yang dilihat dan dianalisis adalah masalah proses manipulasi atau pengaktifan hubungan sentiment dan power (manuver-manuver) dalam rangka memperjuangkan kepentingan masing-masing, tentu saja tampak selalu berubah-ubah atau semuanya menjadi tidak pasti – semuanya bisa berubah dalam hitungan menit atau detik. Selama muatan sentiment atau power tertentu yang diaktifkan gagal mencapai kesepakatan (pencapaian kepentingan), tentunya pelaku akan mencoba mengaktifkan atau memanipulasi jenis hubungan sentiment atau power yang lain.
Konsekuensinya dengan mengaktifkan jenis hubungan sentiment dan power yang berbeda maka orang-orang, kelompok atau golongan sosial yang dituju pun tentu akan berubah. Kawan bisa menjadi lawan saat harus bersaing; dan menjadi kawan saat membutuhkan kerja sama untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dalam rangka memperjuangkan kepentingannya. Jika manuver-manuver tindakan dalam proses kerja sama dan persaingan yang menjadi fokus perhatian (bukan kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan) maka memang benar bahwa dunia politik itu menjadi unpredictable atau sering disebut juga sebagai “seni ketidakpastian”.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.
Copyright © Sinar Harapan 2008
Ruddy Agusyanto
“Dunia politik itu tidak ada yang abadi”, begitu sering diucapkan oleh para pakar atau pengamat dan tokoh politik sehingga tanpa kita sadari, jargon tersebut menjadi sebuah “keyakinan” di dunia politik negeri ini. Ketidakpastian itulah yang abadi. Siapa teman dan siapa lawan bisa saling tukar tempat kapan saja... itulah politik. Jika memang demikian, tentunya sungguh sulit membuat analisis atau prediksi terhadap fenomena, gejala atau peristiwa politik. Kalau sudah demikian, seharusnya juga tidak perlu ada ilmu pengetahuan yang namanya ilmu politik?
Jargon tersebut muncul di saat terjadi kebuntuan analisis, yaitu di saat tak bisa menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi. Para pengamat atau pakar politik serta elite politik masih berpikir bahwa masyarakat itu homogen sehingga memandang masyarakat terkotak-kotak.
Demikian halnya melihat partai politik (parpol) juga terkotak-kotak. Hal ini terjadi karena teori dan konsep yang dipergunakan adalah teori dan konsep yang berasal dari hasil penelitian-penelitian di masyarakat yang relatif homogen (masyarakat sederhana) sekian puluh tahun yang lalu.
Saat ini, sangatlah sulit menjumpai masyarakat yang homogen seperti itu sehingga teori dan konsep tersebut tidak mampu menjelaskan kompleksitas yang terjadi. Memandang sebuah parpol sebagai satu kesatuan sosial yang homogen membuat kita tidak melihat variasi dan dinamika sikap-tindakan-perilaku (yang terjadi sesungguhnya) sehingga tidak mampu menangkap dan memprediksi serta menjelaskan proses “perubahan” yang terjadi.
“Muatan Kepentingan” Para Tokoh
Berdasarkan hal ini maka ideologi juga tidak signifikan untuk menganalisis parpol di Indonesia. Seorang pendiri sebuah parpol pun bisa pindah ke parpol lain, yang tidak sama secara ideologis - apalagi kader. Kader hanya loyal kepada tokoh atau elite tertentu, bukan kepada ideologi parpolnya. Dengan demikian, tidak ada dukungan suara yang stabil. Oleh karena itu pula, sangat diragukan sebuah wilayah administratif tertentu atau kelompok/golongan sosial bisa diklaim sebagai “basis” parpol tertentu. Jika parpol tidak lagi ideologis, bagaimana kita bisa menjamin bahwa suatu wilayah, kelompok atau golongan sosial tertentu adalah basis parpol tertentu?
Selama parpol masih kehilangan ideologinya maka dukungan suara terhadap parpol pun sangat fluktuatif. Pendukung atau kader berafiliasi kepada tokoh (person) – dari tingkat DPC, DPD dan DPP - sehingga perolehan suara sebuah parpol sangat tergantung pada dinamika hubungan sosial para pendukung dengan para tokoh parpol yang bersangkutan. Maka SBY tidak sama dengan Demokrat; JK tidak mewakili Golkar; atau Mega bukanlah representasi dari PDIP. Oleh karena itu, tiga parpol besar tersebut tidak bisa berbangga diri dengan perolehan suara yang dicapainya sebab suara itu bukan suara parpolnya, melainkan karena para tokoh (di tingkat DPC, DPD dan DPP) di parpol mereka masing-masing.
Dengan kenyataan bahwa selama pendukung dan atau kader masih berafiliasi kepada tokoh maka capres dan cawapres yang berpotensi menang juga tidak ditentukan oleh parpol yang mengusungnya. Banyak contoh dari berbagai pilkada – calon dari parpol bukan pemenang pemilu pun bisa menang meski pesaingnya adalah tokoh dari parpol pemenang pemilu.
Dengan kata lain, tokoh atau elite politik mempunyai posisi yang demikian penting dalam memperjuangkan kepentingan parpolnya - termasuk proses negosiasi mengenai penentuan capres dan cawapres. Dengan demikian, koalisi antarparpol yang dibangun sebenarnya merupakan koalisi antarelite parpol. Di sisi lain, bisa dikatakan bahwa parpol benar-benar hanya merupakan sebuah tiket untuk bisa mendaftar sebagai capres atau cawapres – tidak lebih.
Berdasarkan kenyataan di atas, interaksi dan hubungan sosial yang dibangun dalam proses koalisi antarparpol, jelas didominasi “muatan kepentingan” para tokoh politik (yang katanya telah mereka konsolidasikan di internal parpol masing-masing). Dalam paradigma Analisis Jaringan Sosial, proses koalisi antarparpol yang sedang berlangsung ini bisa dikategorisasikan sebagai jaringan kepentingan.
Seni Ketidakpastian
Jaringan kepentingan adalah jaringan sosial yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus yang ingin dicapai oleh para pelaku (dalam hal ini para elite atau tokoh politik masing-masing parpol). Bila tujuan-tujuan tersebut sifatnya spesifik dan konkret - seperti memeroleh barang, pelayanan, pekerjaan dan sejenisnya - setelah tujuan-tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan-hubungan tersebut tidak berkelanjutan. Bila tujuan-tujuan dari hubungan-hubungan sosial yang terwujud adalah spesifik dan konkret seperti ini maka struktur sosial yang lahir dari jaringan sosial tipe ini juga sebentar dan berubah-ubah.
Tindakan dan interaksi yang terjadi dalam jaringan tipe ini selalu dievaluasi berdasarkan tujuan-tujuan relasional. Pertukaran (negosiasi) yang terjadi dalam jaringan kepentingan ini diatur oleh kepentingan-kepentingan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pada jaringan kepentingan ini terdapat ruang bagi tindakan - yang relatif besar (lebih besar dibanding jaringan hubungan jenis lainnya) sehingga sering kita lihat banyak kemungkinan si pelaku memanipulasi hubungan-hubungan sosial yang dimilikinya (manuver-manuver) untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang relatif stabil dalam hal ini hanyalah kepentingan yang diperjuangkan.
Jika yang dilihat dan dianalisis adalah masalah proses manipulasi atau pengaktifan hubungan sentiment dan power (manuver-manuver) dalam rangka memperjuangkan kepentingan masing-masing, tentu saja tampak selalu berubah-ubah atau semuanya menjadi tidak pasti – semuanya bisa berubah dalam hitungan menit atau detik. Selama muatan sentiment atau power tertentu yang diaktifkan gagal mencapai kesepakatan (pencapaian kepentingan), tentunya pelaku akan mencoba mengaktifkan atau memanipulasi jenis hubungan sentiment atau power yang lain.
Konsekuensinya dengan mengaktifkan jenis hubungan sentiment dan power yang berbeda maka orang-orang, kelompok atau golongan sosial yang dituju pun tentu akan berubah. Kawan bisa menjadi lawan saat harus bersaing; dan menjadi kawan saat membutuhkan kerja sama untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dalam rangka memperjuangkan kepentingannya. Jika manuver-manuver tindakan dalam proses kerja sama dan persaingan yang menjadi fokus perhatian (bukan kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan) maka memang benar bahwa dunia politik itu menjadi unpredictable atau sering disebut juga sebagai “seni ketidakpastian”.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.
Copyright © Sinar Harapan 2008
Senin, 20 April 2009
Paradigma Jaringan Sosial dan Dinamika Kolektif
Oleh
Ruddy Agusyanto
Sejak acara pencentangan pemilihan umum (pemilu) legislatif berlangsung, hampir semua media televisi (TV) sepanjang waktu menyiarkan dinamika hasil perolehan suara partai politik (parpol), lengkap dengan berbagai analisis politiknya. Bahkan, beberapa pengamat dan tokoh sosial-politik sebagai narasumber sampai berpindah-pindah dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain.
Demokrat sebagai sebuah parpol “kecil” yang baru berdiri, secara mencengangkan mampu mengungguli (berdasarkan quick count) dua parpol “besar” yaitu Golkar dan PDI Perjuangan yang sudah dikenal punya segudang pengalaman pemilu. Bahkan, wilayah-wilayah administratif tertentu yang diketahui dan dipahami sebagai basis kedua parpol tersebut bisa direbut dukungan suaranya oleh Demokrat. Fenomena ini menjadi topik yang menarik untuk diulas.
Di era informasi ini, perkembangan teknologi komunikasi sedemikian pesat, membuat jarak fisik atau geografis tidak lagi menjadi kendala untuk berinteraksi dengan siapa pun di dunia ini. Jarak geografis serasa semakin “dekat”. Akibatnya, hampir tidak ada lagi masyarakat atau negara yang terisolasi. “Batas-batas” antarnegara dan budaya pun menjadi “cair”. Warga negara atau anggota yang berlainan negara dan kebudayaan mampu berinteraksi satu sama lain menembus batas; demikian halnya dengan para pendukung/simpatisan dan kader parpol di suatu wilayah administratif.
Dalam perkembangannya, batas-batas ini menjadi sekadar batas “administratif” karena para warganya sama sekali “tak terhalang” oleh batas-batas tersebut dalam kehidupan interaksinya. Dunia telah menjadi satu jaringan sosial yang sangat besar dan kompleks tanpa batas.
Dampaknya, tidak hanya “memperpendek” atau “meniadakan” jarak geografis/fisik, tetapi juga “jarak sosial”. Akibat selanjutnya, masyarakat mana pun menjadi tak ada yang benar-benar homogen karena terjadi saling mempengaruhi dan saling sosialisasi “lintas batas”. Di satu pihak masyarakat dalam suatu wilayah terjadi “heterogenisasi”, di lain pihak masyarakat terjadi “homogenisasi” berdasarkan “konteks” interaksi dan hubungan sosial yang terwujud.
Tetap dengan Cara Konvensional
Jarak sosial dalam ilmu sosial sering kali dijelaskan melalui perbedaan derajat pendidikan, penghasilan, kekayaan, pekerjaan dan sejenisnya sehingga bagi mereka yang memiliki derajat sosial yang berbeda mempunyai jarak sosial sebesar perbedaan derajat sosial itu pula. Oleh karena itu, sering kali kita lihat bahwa dalam sebuah permukiman, orang kaya dengan tingkat pendidikan tinggi meskipun tinggal bersebelahan dengan keluarga miskin yang tukang pijat dengan tingkat pendidikan rendah, belum tentu mereka “berteman” karena jarak sosial di antara mereka yang begitu “jauh”. Namun, pada kesempatan lain, ternyata orang miskin tukang pijat tersebut mempunyai pelanggan tetap seorang pejabat.
Secara kebetulan, tetangga kayanya sedang perlu “berhubungan” dengan pejabat tersebut untuk kepentingan tertentu. Dari salah satu upayanya, si tetangga kaya menghubungi “teman”-nya supaya bisa dipertemukan dengan sang pejabat. Ternyata teman yang dimintai pertolongan tersebut merefensi tetangganya yang tukang pijat itu. Singkat cerita, pertemuan yang diinginkan oleh si tetangga kaya dengan sang pejabat terealisasi berkat si tetangga yang tukang pijat. Di kemudian hari, si kaya yang berpendidikan dan si miskin yang tak berpendidikan akhirnya “berteman”. Jarak sosial tak menjadi masalah lagi.
Saat ini, masyarakat begitu dinamis dan tak ada yang bisa menghalangi interaksi dan saling sosialisasi antarmasyarakat yang berbeda-beda. Siapa pun dia, selalu menjadi bagian dari jaringan sosial di mana pun dia hidup dan tinggal. Tindakan-sikap-perilaku seseorang dipengaruhi dan mempengaruhi tindakan-sikap-perilaku orang lain. Artinya, hubungan sosial itu dinamis. Konsekuensinya adalah struktur sosial juga menjadi dinamis. Tetapi, sementara itu, para tokoh atau elite politik parpol masih melihat batas-batas administratif atau wilayah sebagai suatu yang relatif absolut sehingga dalam berbagai analisisnya selalu menggunakan unit analisis per wilayah sehingga model-model atau program-program kerjanya (termasuk pemenangan pemilu) tetap menggunakan cara-cara yang konvensional.
Tidak Sensitif terhadap Gejala Perubahan
Kendati mereka dalam kehidupan sehari-hari telah menjalaninya, misalnya berkomunikasi dengan SMS, email atau Facebook – yang meniadakan batas-batas administratif atau wilayah geografis - mereka tetap saja memperlakukan masyarakat di suatu wilayah seolah-olah mempunyai “batas-batas” yang relatif tegas (terkotak-kotak). Dampaknya, mereka akan melihat masyarakat di suatu wilayah geografis juga “homogen” dengan asumsi struktur sosialnya pun relatif “stabil”.
Atas dasar asumsi ini pula, secara sadar atau tidak, membuat perlakuan para parpol atas wilayah yang dianggap basisnya menjadi terlalu percaya diri sehingga mesin politiknya tidak bekerja secara optimal. Tidak sensitif terhadap gejala-gejala perubahan. Keyakinan bahwa pendukungnya tidak mungkin “berubah” (stabil) inilah yang justru menghasilkan kekecewaan setelah mendapatkan kenyataan bahwa dukungan suara terhadap parpolnya mengalami penurunan atau tidak sebanyak jumlah yang seharusnya karena berpindah ke parpol lain.
Dengan demikian, disadari atau tidak, Demokrat sebenarnya telah menggunakan pola pikir jaringan, memetakan dan memanfaatkan jaringan sosial yang terwujud di masyarakat (termasuk di daerah basis parpol lain); dan bersamaan dengan itu secara tak langsung diperoleh atau teridentifikasi pula masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana kerjanya. Selain memetakan dan memanfaatkan jaringan sosial yang ada di masyarakat, secara bersamaan (otomatis) tercipta pula “jaringan sosial baru” yang bisa digunakan untuk mendifusikan dan mensosialisasikan ide-ide baru dalam rangka “menjaring” dukungan suara melalui orang-orang yang menjadi “simpul-simpul” jaringan sosial.
Di era informasi saat ini, semua “entitas” saling terhubung, berpikir dengan menggunakan pola pikir jaringan sudah selayaknya menjadi suatu keharusan bagi kita, tak terkecuali bagi parpol dan politikusnya. Jaringan sosial mampu menembus serta meniadakan “batas geografis” dan “batas sosial”. Oleh karena itu, mengapa dua orang bertikai bisa menjadi konflik regional bahkan nasional, tapi bisa juga berhenti di mereka berdua saja – semua itu jaringan sosial adalah kuncinya.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–
FISIP UI.
18 April 2009
Copyright © Sinar Harapan 2008
Ruddy Agusyanto
Sejak acara pencentangan pemilihan umum (pemilu) legislatif berlangsung, hampir semua media televisi (TV) sepanjang waktu menyiarkan dinamika hasil perolehan suara partai politik (parpol), lengkap dengan berbagai analisis politiknya. Bahkan, beberapa pengamat dan tokoh sosial-politik sebagai narasumber sampai berpindah-pindah dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain.
Demokrat sebagai sebuah parpol “kecil” yang baru berdiri, secara mencengangkan mampu mengungguli (berdasarkan quick count) dua parpol “besar” yaitu Golkar dan PDI Perjuangan yang sudah dikenal punya segudang pengalaman pemilu. Bahkan, wilayah-wilayah administratif tertentu yang diketahui dan dipahami sebagai basis kedua parpol tersebut bisa direbut dukungan suaranya oleh Demokrat. Fenomena ini menjadi topik yang menarik untuk diulas.
Di era informasi ini, perkembangan teknologi komunikasi sedemikian pesat, membuat jarak fisik atau geografis tidak lagi menjadi kendala untuk berinteraksi dengan siapa pun di dunia ini. Jarak geografis serasa semakin “dekat”. Akibatnya, hampir tidak ada lagi masyarakat atau negara yang terisolasi. “Batas-batas” antarnegara dan budaya pun menjadi “cair”. Warga negara atau anggota yang berlainan negara dan kebudayaan mampu berinteraksi satu sama lain menembus batas; demikian halnya dengan para pendukung/simpatisan dan kader parpol di suatu wilayah administratif.
Dalam perkembangannya, batas-batas ini menjadi sekadar batas “administratif” karena para warganya sama sekali “tak terhalang” oleh batas-batas tersebut dalam kehidupan interaksinya. Dunia telah menjadi satu jaringan sosial yang sangat besar dan kompleks tanpa batas.
Dampaknya, tidak hanya “memperpendek” atau “meniadakan” jarak geografis/fisik, tetapi juga “jarak sosial”. Akibat selanjutnya, masyarakat mana pun menjadi tak ada yang benar-benar homogen karena terjadi saling mempengaruhi dan saling sosialisasi “lintas batas”. Di satu pihak masyarakat dalam suatu wilayah terjadi “heterogenisasi”, di lain pihak masyarakat terjadi “homogenisasi” berdasarkan “konteks” interaksi dan hubungan sosial yang terwujud.
Tetap dengan Cara Konvensional
Jarak sosial dalam ilmu sosial sering kali dijelaskan melalui perbedaan derajat pendidikan, penghasilan, kekayaan, pekerjaan dan sejenisnya sehingga bagi mereka yang memiliki derajat sosial yang berbeda mempunyai jarak sosial sebesar perbedaan derajat sosial itu pula. Oleh karena itu, sering kali kita lihat bahwa dalam sebuah permukiman, orang kaya dengan tingkat pendidikan tinggi meskipun tinggal bersebelahan dengan keluarga miskin yang tukang pijat dengan tingkat pendidikan rendah, belum tentu mereka “berteman” karena jarak sosial di antara mereka yang begitu “jauh”. Namun, pada kesempatan lain, ternyata orang miskin tukang pijat tersebut mempunyai pelanggan tetap seorang pejabat.
Secara kebetulan, tetangga kayanya sedang perlu “berhubungan” dengan pejabat tersebut untuk kepentingan tertentu. Dari salah satu upayanya, si tetangga kaya menghubungi “teman”-nya supaya bisa dipertemukan dengan sang pejabat. Ternyata teman yang dimintai pertolongan tersebut merefensi tetangganya yang tukang pijat itu. Singkat cerita, pertemuan yang diinginkan oleh si tetangga kaya dengan sang pejabat terealisasi berkat si tetangga yang tukang pijat. Di kemudian hari, si kaya yang berpendidikan dan si miskin yang tak berpendidikan akhirnya “berteman”. Jarak sosial tak menjadi masalah lagi.
Saat ini, masyarakat begitu dinamis dan tak ada yang bisa menghalangi interaksi dan saling sosialisasi antarmasyarakat yang berbeda-beda. Siapa pun dia, selalu menjadi bagian dari jaringan sosial di mana pun dia hidup dan tinggal. Tindakan-sikap-perilaku seseorang dipengaruhi dan mempengaruhi tindakan-sikap-perilaku orang lain. Artinya, hubungan sosial itu dinamis. Konsekuensinya adalah struktur sosial juga menjadi dinamis. Tetapi, sementara itu, para tokoh atau elite politik parpol masih melihat batas-batas administratif atau wilayah sebagai suatu yang relatif absolut sehingga dalam berbagai analisisnya selalu menggunakan unit analisis per wilayah sehingga model-model atau program-program kerjanya (termasuk pemenangan pemilu) tetap menggunakan cara-cara yang konvensional.
Tidak Sensitif terhadap Gejala Perubahan
Kendati mereka dalam kehidupan sehari-hari telah menjalaninya, misalnya berkomunikasi dengan SMS, email atau Facebook – yang meniadakan batas-batas administratif atau wilayah geografis - mereka tetap saja memperlakukan masyarakat di suatu wilayah seolah-olah mempunyai “batas-batas” yang relatif tegas (terkotak-kotak). Dampaknya, mereka akan melihat masyarakat di suatu wilayah geografis juga “homogen” dengan asumsi struktur sosialnya pun relatif “stabil”.
Atas dasar asumsi ini pula, secara sadar atau tidak, membuat perlakuan para parpol atas wilayah yang dianggap basisnya menjadi terlalu percaya diri sehingga mesin politiknya tidak bekerja secara optimal. Tidak sensitif terhadap gejala-gejala perubahan. Keyakinan bahwa pendukungnya tidak mungkin “berubah” (stabil) inilah yang justru menghasilkan kekecewaan setelah mendapatkan kenyataan bahwa dukungan suara terhadap parpolnya mengalami penurunan atau tidak sebanyak jumlah yang seharusnya karena berpindah ke parpol lain.
Dengan demikian, disadari atau tidak, Demokrat sebenarnya telah menggunakan pola pikir jaringan, memetakan dan memanfaatkan jaringan sosial yang terwujud di masyarakat (termasuk di daerah basis parpol lain); dan bersamaan dengan itu secara tak langsung diperoleh atau teridentifikasi pula masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana kerjanya. Selain memetakan dan memanfaatkan jaringan sosial yang ada di masyarakat, secara bersamaan (otomatis) tercipta pula “jaringan sosial baru” yang bisa digunakan untuk mendifusikan dan mensosialisasikan ide-ide baru dalam rangka “menjaring” dukungan suara melalui orang-orang yang menjadi “simpul-simpul” jaringan sosial.
Di era informasi saat ini, semua “entitas” saling terhubung, berpikir dengan menggunakan pola pikir jaringan sudah selayaknya menjadi suatu keharusan bagi kita, tak terkecuali bagi parpol dan politikusnya. Jaringan sosial mampu menembus serta meniadakan “batas geografis” dan “batas sosial”. Oleh karena itu, mengapa dua orang bertikai bisa menjadi konflik regional bahkan nasional, tapi bisa juga berhenti di mereka berdua saja – semua itu jaringan sosial adalah kuncinya.
Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–
FISIP UI.
18 April 2009
Copyright © Sinar Harapan 2008
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
